Menyontek Efisiensi Layanan Masyarakat oleh Instansi Pemerintahan

Edisi Opini (dan masukan untuk Indonesia). Bismillah.

Usia seminggu, putri kami Kimi ud punya akta lahir, paspor dan inshaAllah 2 minggu lagi visa (tinggal) di Malaysia jadi. Efisien banget prosesnya di negri jiran ini, salut buat inisiatif pemerintah setempat membuat proses administrasi negara ngga bertele2 dan “sat-set” bagi warga negara nya sendiri maupun warga negara asing seperti kami sekeluarga. Kapan ya Indonesia bisa seperti ini, coba yang mau jadi presiden nyontek dikit dari negara tetangga. Nyontek ga selamanya ga baik. Menyontek inisiatif untuk memudahkan dan mempercepat pembuatan dokumen di Indonesia juga pasti akan membantu dan dampak positifnya mengena di semua lapisan masyarakat.

Apakah inisiatif pemerintah Malaysia tersebut yang disebut sebagai “world-class” improvement initiative? Sebelumnya coba liat pencapaian “administratif” hidupnya Kimi di usia 1 minggu. Ini cerita nya di negri tetangga:

🌼Jum’at 18 Mei Kimi lahir.

🌼Sabtu 19 Mei Mama dan Kimi masing2 recovery.

🌼Minggu 20 Mei pulang ke rumah.

🌼Senin 21 Mei urus akta lahir hanya 30 menit langsung jadi di instansi negri Malaysia bernama JPN pengurus hal2 terkait kependudukan seperti bikin KTP, slain akta lahir .
Di hari yg sama, akta lahir disahkan di kemenlu malaysia (juga 30 menit aja) sebagai syarat untuk bikin surat pernyataan lahir di KBRI, yang kemudian jadi syarat untuk bikin paspor.
Terimakasih instansi negara Malaysia yang kinerja nya cepat.

🌼Selasa 22 Mei bikin pasor di KBRI.
Oleh KBRI diberitahu bahwa Jumat tgl 25 Mei paspor sudah siap diambil. Terimakasih KBRI Malaysia.

🌼 Jumat 25 Mei paspor Kimi jadi, langsung diserahkan ke visa coordinator di kantor untuk ngurus Visa tinggal di Malaysia. Terimakasih Joe Dimon, rekan kerja di kantor yang selalu superstar ngurusin work permit dan dependent visa dengan departemen imigrasi Malaysia.

Yeahhh, Alhamdulillah. Lega dan puas 1 minggu hidupnya Kimi, surat2 penting udah jadi.

Yang saya suka dan hargai dari proses improvement pemerintah Malaysia dalam melayani masyarakatnya, salah satunya menyentuh aspek pembuatan dokumen kependudukan di Malaysia, adalah pembangunan UTC (Urban Transformation Centre), yaitu pusat transformasi kota, terletak di setiap kecamatan kali ya istilahnya kalau di Indonesia, karena tiap kita nyetir 15 menit bisa menemukan UTC dimana saja.

UTC ini bentuknya kaya mall-mall ITC gitu kalo di Jakarta, tapi isinya adalah semacam “one-stop” centralized government service center dimana kita bisa mendapati kantor2 pelayanan masyarakat berkumpul di bawah satu atap, meliputi seputar kantor catatan sipil atau kependudukan untuk ngurus ktp, akta lahir, kartu kekuarga. Kantor polisi juga ada. Samsatnya Malaysia tempat ngurus driver’s license maupun izin kendaraan/STNK ada. Kantor imigrasi untuk ngurus paspor penduduk ada. Ini baru sedikit dari contoh kantor2 layanan masyarakat yang tersedia di UTC, masih banyak yang lain. Selain itu, beda-beda. UTC juga menyediakan fasilitas umum untuk masyarakat seperti lapangan olahraga; untuk main badminton atau futsal.

Dengan adanya UTC ini, ngga perlu proses buang2 waktu dan ngga “necessary” seperti berjumpa dengan pak/bu RT/RW, kemudian berkunjung ke pak Lurah atau Camat (untuk proses tertentu) untuk minta pra-syarat mengurus berkas.

Bandingkan kalo di tanah air bikin akta lahir misalnya, harus ke RT dulu. Bu RT biasanya sibuk, untuk dapetin surat pengantar harus nunggu 1 hari jadi. Setelah itu harus ke pak RW, jika pak RW sibuk, juga harus menunggu 1 hari lagi baru jadi.
Ini baru langkah awal aja memenuhi syarat2 berkas untuk mengurus pembuatan dokumen.

Pertanyaan pribadi saya: bisakah rakyat meminta pemerintah me- review kembali apakah perlu (necessary) Pak/Bu RT/RW harus “mengantar” pake surat? Kalau di desa atau dusun yang hubungan kemasayarakatannya masih lekat dan dinamika sosialnya bersifat Gemeinschaft (paguyuban), masih masuk akal. Tapi kalau di kota besar yang sudah Gesselschaft, pak RT/RW ga kenal juga sama anak saya yang baru lahir, masih relevan kah daftarin anak ke negara memerlukan “restu” dari pihak RT/RW?

Kalau kata Undang-Undang, akta kelahiran biasanya akan jadi HANYA dalam 2 hari saja. Itu merupakan waktu paling cepat mengingat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa penyelesaian
pembuatan akta kelahiran adalah selama 30 hari kerja.
Kembali saya penasaran, ini pertanyaan pribadi lagi. Pertama, kenapa lama banget harus sampe 30 hari kerja?
Kedua, walaupun kami menghargai janji undang-undang yang menyatakan “biasanya” beres dalan 2 hari kerja, banyak masyarakat (keluarga, kerabat dan kawan dekat saya, to mention the least) yang ngurus akta lahir sampai berbulan-bulan ngga jadi-jadi juga, kecuali kalo bayar calo.

Jarang-jarang saya menuai isi pikiran yang tertuju pada pemerintahan. Tapi kata orang justru menjadi warga negara yang bertanggung jawab itu adalah yang bukan cuek, melainkan yang aktif memberi input berupa contructive critisicm (bukan destructive nyinyirism ya) demi kemajuan bangsa. Opini saya ditulis tanpa ada research dulu. Semoga masih dalam batas wajar. Namanya juga pendapat, jadi kalau ngga digubris juga saya maklum, tapi tetap berharap inshaAllah ada yang bisa membuat perubahan yang bermanfaat.

Some last thought though

Negara tetangga bisa melayani rakyat untuk membuat akta lahir, KTP, STNK, SIM, dll hanya dalam 30 menit.
Saya yakin (berharap) presiden negara kita juga bisa mendikte pemerintah untuk memberikan pelayanan yang serupa dan bukannya menyusahkan masyarakat. Minimal menampung gagasan di atas. Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s